KERUSUHAN BIMA
(Ananlisis Teori Konflik)
"Kutipan Berita di situs www.Detik.com
26/1/2012, Mataram.
Aksi ribuan warga Kecamatan Lambu, Sape dan Langudu Kab. Bima NTB Kamis (26/1/2012)
berahir rusuh, masa aksi membakar kantor
Bupati Bima dan kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima di jalan Soekarno-Hatta hingga ludes. Belum diketahui
apakah ada korban jiwa atau tidak dalam aksi ini".
Konflik
Agraria yang terjadi di Bima merupakan ekses langsung dari kebijakan pemerintah
yang menerbitkan SK Bupati Nomor 188/2010 tentang izin usaha pertambangan (IUP)
PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) ijin eksporasi perusahaan yang tumpang
tindih dengan lakuan warga dibuat secar sepihak inilah yang memicu rentetan
konflik sejak awal tahun 2011 lalu.
Rakyat menjadi korban perjuangan pencabutan ijin
operasional PT. SMN itu, berujung pada jatuhnya 3 orang warga meninggal,
puluhan oarng tertembak peluru logam dan karet, ratusan mendapkan tindakan
represit hingga penjaraan. Bukan itu saja penanganan paska konflik didekati
dengan cara mengisolasi kehidupan warga dengan pengepungan oleh aparat
keamanan.
Dalam
kajian teori konflik, Karl Marx mengungkapkan bahwa determinan yang paling
penting dan utama dari kehidupan sosial adalah pekerjaan yang dilakukan orang,
terutama pekerjaan yang menghasilkan penyediaan kebutuhan dasar hidup, makanan,
pakaian dan tempat berlindung, jadi
manusia memiliki kepentingan-kepentingan
yang azasi menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar mereka akan senantiasa berusaha
untuk merealisasikannya.
Namun
ketika usaha pemenuhan kebutuhan dasar hidup itu terbentur dengan kekuatan yang
lebih kuat maka disinalah mulai muncul benih-benih konflik.
Begitu
juga dengan dengan kasus yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat tersebut
tanah lahan yang selama ini dikelola masyarakat yang menjadi sumber pemenuhan
kebutuhan hidup warga diambil alih oleh PT.SMN
Dengan
diterbitkannya SK Bupati No. 188/2010, tentang ijin Usaha Pertambangan. Maka
warga masyarakat Bima yang berkepntingan untuk mempertahankan lahan yang
diklaim sebagai hak mereka terbentur dengan kepentingan PT. SMN yang diperkuat
dengan dukungan dari pemerintah, sehingga menimbulkan benih-benih konflik yang
kemudiam berujung pada terjadinya konflik terbuka (kerusuhan) yang terjadi
antara masyarakat dengan aparat pemerintah.
Aksi
proes masyarakat ini dalam konsep Marx disebut sebagai perjuangan kelas (class
stingls) karena proletar menuntut penghapusan eksploetasi ekonomi yang secara
langsung menimbulkan penindasan dan keterasingan bagi kaum buruh (proletar) dan
satu jalan dalam perundingan kaum buruh
adalah dengan membangun kekuatan (labour forse) untuk melakukan revolusi dan pembaharuan dan dalam struktur masyarakat
konflik merupakan media yang dianggap sangat tepat untuk melakukan perubahan
yang akan memunculkan konsensus baru yang lebih baik.